KPK periksa empat tersangka perijinan TPBU Bogor

komisi pemberantasan korupsi (kpk) terserah memeriksa empat tersangka dugaan pemberian kejutan serta janji tenntang pemesanan dan perizinan tanah untuk info pemakaman bukan umum (tpbu) selama desa antajaya, kabupaten bogor.

empat tersangka itu adalah uj (usep jumeno), lws (listo welly sabu), ss (sentot susilo), serta id (iyus djuher).

mereka seluruh diperiksa sebagai saksi untuk tiap-tiap tersangka, kata kata kabag pemberitaan dan Informasi kpk priharsa nugraha dalam jakarta, rabu.

tersangka iyus dikenal dijadikan ketua dprd kabupaten bogor, sedangkan usep merupakan pegawai pemkab bogor, listo welly tercatat dibuat pegawai honorer pada pemkab bogor, akan tetapi sentot merupakan direktur pt garindo perkasa.

Informasi Lainnya:

kpk juga menetapkan nana supriatna dibuat tersangka. kpk memutuskan kelimanya sebagai tersangka dalam kamis (17/4).

iyus dan berasal daripada fraksi partai demokrat disangkakan melanggar pasal 12 huruf a ataupun b serta pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana sudah diubah adalah uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp mengenai pegawai negeri serta penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya.

ancaman pidana penjara pelanggar pasal tersebut merupakan 4-20 tahun serta pidana denda rp200 juta - rp1 miliar.

sementara tersebut usep serta listo well disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah adalah uu no. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp.

elanjutnya, tersangka lain yakni nana supriatna dan sentot susilo disangkakan pasal 5 ayat 1 serta pasal 13 uu no. 31/1999 sebagaimana telah diubah merupakan uu no. 20/2001 perihal pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhp dengan ancaman penjara 1-5 tahun juga denda rp50 juta - rp250 juta mengenai pihak dan memberi serta menjanjikan suatu barang kepada pegawai negeri serta penyelenggara negara yang bertentangan melalui kewajibannya.