Timwas Century minta KPK dalami surat kuasa Boediono

fakta masih seputar kasus bank century berupa surat kuasa gubernur bank indonesia (bi) terhadap tiga pejabat bi dianggap telah cukup alasan bagi komisi pemberantasan korupsi (kpk) supaya memeriksa lagi mantan gubernur bi boediono dan sekarang menjabat sebagai wakil presiden.

merespons fakta surat kuasa gubernur bi kepada tiga pejabat bi saat itu, komisi iii dpr berencana memanggil boediono. jauh lebih bermanfaat merupakan respons kpk. telah barang tentu kpk harus memperdalam lagi dokumen surat kuasa tersebut, papar anggota tim pengawas bank century dpr ri, bambang soesatyo dalam gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.

dikatakannya, masyarakat tentu masih ingat bahwa tidak lama setelah penetapan budi mulya dan siti chalimah fajriah dibuat tersangka angka bank century dalam penghujung tahun lalu, pimpinan kpk sempat menegaskan bahwa manakala masih diperlukan, kpk dapat memeriksa lagi boediono.

dalam rapat dengan komisi iii dpr bulan februari lalu, ketua kpk juga menegaskan dulu bahwa pemeriksaan budi mulya mampu dikembangkan supaya mempelajari peran serta keterlibatan boediono, ujar anggota komisi iii dpr ri tersebut.

Informasi Lainnya:

menurutnya, fakta surat kuasa tersebut merupakan faktor dan melengkapi alasan kpk untuk memeriksa lagi boediono.

surat dewan gubernur bi dan ditandatangani boediono itu memberi kuasa agar menandatangani akta gadai juga fasilitas pendanaan jangka pendek (fpjp) terhadap bank century.

ternyata, volume fpjp untuk bank century bermasalah. sebab, ketua kssk sri mulyani mengaku hanya bertanggungjawab atas fpjp sebesar rp637 miliar, katanya.

harus banyak pihak atau institusi lain dan mempertanggungjawabkan sisa fpjp yang lain yang jumlahnya lebih daripada rp6 triliun itu. selama konteks itulah, gubernur bi ketika itu yang mesti bertanggungjawab karena dana kas triliunan rupiah itu dikeluarkan daripada gudang bi, tutur bambang soesatyo.