sekitar seribu orang daripada dua serikat buruh selama kabupaten karimun, kepulauan riau, ingin menggelar penampilan unjuk rasa memperingati hari buruh dalam sekitar gedung dprd setempat pada rabu (1/5/13).
surat pemberitahuan untuk berunjuk rasa kami terima dari dua serikat buruh. angka massa seluruhnya sekitar 1.000, tutur ketua komisi a dprd karimun jamaluddin pada gedung dprd karimun pada kecamatan tebing, selasa.
jamaluddin mengajarkan, dua serikat itu tiap-tiap konfederasi serikat pekerja seluruh indonesia (kspsi) dan menungkapkan hendak mengerahkan sekitar 700 orang pekerja.
kemudian, aksi serikat pekerja aneka industri federasi serikat pekerja metal indonesia (spai-fspmi) hendak diikuti 300 pihak.
Informasi Lainnya:
selaku wakil rakyat, kami tentu hendak melayani penampilan penyampaian masukan juga aspirasi yang diutarakan dengan tertib, ujarnya.
khusus massa spai-fspmi, kata dia, selama surat pemberitahuannya serta mengatakan mau berunjuk rasa pada kantor bupati karimun.
dprd, kata jamaluddin, siap menampung masukan yang akan dilontarkan para pekerja pas dengan fungsinya dijadikan lembaga perwakilan rakyat.
dewan akan menindaklanjuti. manakala pendapat tersebut ditujukan ke pusat, pasti diutarakan ke pusat. terlalu serta dengan pendapat untuk pemerintah daerah, ujarnya.
ketua spai-fspmi cabang karimun muhamad fajar menyampaikan, penampilan damai tersebut adalah bentuk penyampaian aspirasi khususnya mengenai yang dituntut peningkatan kesejahteraan para buruh.
ada tiga yang dituntut yang mau kami sampaikan di aksi besok. pertama, menuntut pemerintah memberlakukan jaminan sosial bagi berbagai rakyat dengan menyeluruh selama 2014, menolak upah miring dan menolak sistem kerja alih daya atau outsourcing, tuturnya.
menurut muhamad fajar, massa buruh dan ingin menungkapkan tuntutan agar pemerintah daerah dengan bupati langsung mengangkat fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam dinas tenaga kerja.
minimnya pengawas mengakibatkan banyaknya pelanggaran dan tak terpantau juga diproses sesuai ketentuan, khususnya mengenai sengketa diantara pekerja melalui pengusaha seperti pemutusan hubungan kerja, pesangon dan hak-hak pekerja lainnya, katanya.